Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat bertukar cinderamata usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI di Kediri, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025). Foto: Galuh/Andri

PARLEMENTARIA, Kediri - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk menyerap dinamika terkini terkait produksi dan harga gabah ke Kediri, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja melihat bahwa jumlah gabah yang tersedia di pasar mengalami penurunan, sementara permintaan dan konsumsi beras tetap tinggi. Lantaran saat ini di luar musim panen ditambah dengan belum didistribusikannya stok Bulog sebesar 4,1 juta ton, yang menyebabkan harga gabah dan beras mengalami kenaikan signifikan.

“Ketika produksi menurun dan distribusi stok belum maksimal, mekanisme pasar berjalan secara otomatis harga naik. Ini fakta yang kita temui langsung di lapangan,” jelas Alex kepada Parlementaria usai pertemuan.

Ia juga menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh penggilingan swasta, yang membeli gabah di kisaran harga Rp7.400 hingga Rp7.500 per kilogram, namun dibatasi oleh Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp12.500 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, para pelaku usaha kesulitan memproduksi beras medium tanpa mengalami kerugian.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa HET seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun strategi stabilisasi harga, bukan dijadikan dasar sanksi pidana kepada penggilingan yang kesulitan menyesuaikan dengan harga gabah tinggi.

“HET harus menjadi referensi untuk intervensi pasar, seperti operasi pasar atau kebijakan distribusi yang tepat. Bukan menjadi ancaman hukum bagi pelaku usaha yang sudah terjepit di antara harga input dan harga jual,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil dari kunjungan kerja ini akan dibahas dalam rapat Panja dan dibawa ke rapat Komisi IV untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah. “Kami akan terus mengawal isu ini agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada petani, pelaku usaha penggilingan, dan tentu saja masyarakat sebagai konsumen,” pungkasnya. (gal/rdn)